Evaluasi Kinerja BUMD, Herlas Juniar: Rencana Bisnis BUMD tidak Fokus
BANDUNG - DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi kinerja seluruh BUMD milik pemprov. Terutama menyangkut penyertaan modal yang harus disesuaikan dengan keuntungan yang disetor.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Herlas Juniar, mengatakan, pihaknya sangat menyoroti ini pada pembahasan RAPBD 2016 beberapa waktu lalu. Berdasarkan penilaiannya, selama ini rencana bisnis BUMD tidak fokus bahkan ada BUMD yang melakukan monopoli.
Tanpa menyebutkan nama BUMD, Herlas menyontohkan, terdapat BUMD yang rencana bisnisnya sama persis dengan anak perusahaan yang dimiliki BUMD itu. "Komisi III telah memberi perhatian serius pada BUMD ini. Tata kelolanya harus baik, sehingga harus jadi bagian untuk meningkatkan pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan," kata Herlas di Bandung, Minggu (13/12).
Oleh karena itu, perlu ada pengelompokan berdasarkan spesifikasi. "Mana BUMD yang bergerak menangani keuangan, infrastruktur, dan bisnis lainnya. Agar tidak tumpang tindih," katanya.
Herlas menambahkan, adanya tumpang tindih ini akan mengakibatkan minimnya pengawasan. "Ini lucu juga, karena ujung-ujungnya pemprov akan menyediakan penyertaan modalnya, tetapi pada kenyataannya ada keterlibatan pihak lain didalamnya," katanya.
Lebih lanjut Herlas katakan, dari 11 BUMD yang dimiliki Pemprov Jabar, hanya Bank BJB yang kondisinya baik dan memberikan kontribusi kepada PAD secara signifikan. "Sejauh inikan baru BJB, sedangkan BUMD lainnya belum menggembirakan," katanya.
Herlas menuturkan, keberadaan BUMD ini memiliki tiga tujuan penting. Pertama, meningkatkan deviden dan memberikan kontribusi pada PAD.
Kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi di Jabar, dan yang ketiga adalah pemerataan penyerapan lapangan pekerjaan. "Tapi hampir semua BUMD tidak memenuhi ketiga indikator ini, dan cenderung tidak jelas arahnya. Ini yang saya tanyakan pada rapat kerja komisi bersama mitra kerja," pungkasnya. [dprdjabar/ded]
