Demokrat Minta Pemerintah Tak Berlebihan Tanggapi Isu Makar
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta agar pemerintah tidak reaktif dalam merespons isu makar.
Menurut Syarief, respons yang terlalu berlebihan justru mengakibatkan masyarakat tidak tenang.
"Kalau kita lihat statement para pembantu Presiden soal makar kan berbeda, statement Kapolri berbeda dengan statement Menhan (Menteri Pertahanan). Jadi sebenarnya tak perlu dilebihkan. Nanti mengakibatkan rakyat tidak tenang," ucap Syarief.
Ia menambahkan, jika nantinya rakyat merasa tidak tenang, tentunya akan mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Hal itu juga akan berimbas pada perekonomian negara.
Syarief menuturkan, pemerintah sebaiknya mendalami terlebih dahulu informasi intelijen terkait adanya makar.
Sebagai anggota Komisi I DPR, ia mengaku belum mendapat informasi tersebut dari pihak intelijen.
"Intinya masyarakat jangan dibuat tidak tenang karena nanti memengaruhi perekonomian dan selainnya juga," papar Syarief.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, Polri akan menjaga ketat aksi 25 November 2016 dan 2 Desember 2016. Pasalnya, aksi itu berpotensi pada upaya penggulingan pemerintahan.
Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.
"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito dalam konfersi pers di Jakarta, Senin.
Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum.
Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.
Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.
Tito menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.
Jika tetap dilakukan, maka patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum.
"Kita udah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar," kata Tito. [kompas/rhm]
