Handarujati : Tunjangan Guru Honorer Bisa Diupayakan Asal Koperatif
CIREBON - Ketua fraksi partai Demokrat yang juga anggota Banggar DPRD Kota Cirebon Handarujati Kalamullah mengingatkan kepada pemerintah provinsi untuk tetap menganggarkan tunjangan guru honorer SMA /SMK se Kota Cirebon. Upaya ini dilakukan sebagai konsekuensi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengambil alih pengelolaannya di tahun 2017 mendatang.
" Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah Jawa Barat, karena telah menarik pengelolaan, namun jangan sampai anggaran untuk guru honorer di tiadakan, " tegas Handaru setelah rapat Paripurna siang tadi, Selasa (22/11/2016).
Handaru Jati meyakini, pemprov tidak akan melanggar aturan dengan menganggarkan tunjangan untuk guru honorer pasalnya banggar telah berkonsultasi dengan kementrian keuangan terkait hal tersebut.
Lebih lanjut Handarujati menambahkan, pemkot Cirebon terutama dinas terkait harus koperatif melaporkan kepada pemprov Jabar mengenai persoalan ini, agar pemprov bisa memasukan anggaran guru honorer di APBD tahun 2017 mendatang.
" Pemkot juga harus rajin laporan kepada pemprov mengenai hal ini, jangan sampai dibiarkan akhirnya tidak ada anggaran untuk guru honorer, " pungkasnya.
Seperti diketahui setiaptahun guru honorer SMA swasta di Kota Cirebon mendapatkan tunjungan perbulan sebesar 300 ribu rupiah, meski terbilang kecil angka tersebut bisa menambah pendapatan. Namun rencana pemprov yang akan mengambil alih pengelolaan guru SMA swasta dan negri membuat resah para guru tersebut. [cr/ded]
