Rony Hermawan: Bajaj Hanya Menguntungkan Kelompok Pebisnis
BEKASI – Polemik persoalan kebijakan pemerintah Kota Bekasi terkait uji coba pengoperasian moda transportasi bajaj, terus menuai penolakan, terutama dari kalangan fraksi di DPRD Kota Bekasi. Anggota DPRD kota Bekasi asal Fraksi Demokrat, Rony Hermawan saat rapat dengar pendapat dengan kepala Dinas Perhubungan kota Bekasi Jum’at siang (11/11) mengatakan moda transportasi bajaj tidak prospektif.
“Kalau dari kajian ekonomi dan bisnis, bajaj tidak memiliki prospek yang bagus jika diterapkan di Kota Bekasi. Yang diuntungkan hanya segelintir orang, termasuk Organda. Saya melihat lima sampai sepuluh tahun kedepan, kalau pemerintah daerahnya ganti, lalu bajaj digusur, yang rugi ya yang beli, yang untung pengurus Organda,” ujarnya.
Politisi partai Demokat yang dikenal juga sebagai pengusaha ini menilai, dari sisi ekonomi tentu yang diuntungkan adalah beberapa kelompok pebisnis, Rony mencontohkan, seperti kebijakan publik mobil murah. Mobil murah tentu yang diuntungkan adalah pabrik mobil murah, kemudian sektor-sektor industri yang terlibat dari kebijakan publik itu.
“Harusnya pemerintah dapat melihat kondisi kedepan misalkan kota Bekasi yang semakin hari makin padat yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah transportasi massal cepat, nyaman dan murah,” ungkapnya.
Rony menjelaskan, bajaj bukanlah transportasi massal, bajaj transportasi publik tapi tidak massal. Yang massal itu seperti trem, mikro bus atau LRT, atau moda transportasi yang menyambungkan gedung satu dengan gedung yang lain.
“Kalau dengan penduduk kota Bekasi yang 2,5 juta usia produktif kita ambil 40℅, taruhlah 1 juta orang yang produktif dan mobilitasnya tinggi di Bekasi, 500 ribu orang punya kendaraan umum dan 500 ribu orang punya kendaraan pribadi, nah dari 500 ribu itu kita bagi lagi 2 ada yang pakai roda empat dan ada yang pakai roda dua. Nanti ada 2000 bajaj, coba bayangkan, saat ini kan 20 bajaj yang di launching pastikan ada demand (permintaan) naik lagi 50, naik lagi 100 naik lagi dan seterusnya. 1000 transportasi publik apakah sudah memenuhi kebutuhan penduduk? Jawabnya tidak.
Selain itu, kata Rony, dengan kondisi jalan eksisting di kota Bekasi ini, yang berbeda tata kota dengan kota-kota lain, ia mencontohkan seperti di pulau Kalimantan, Sumatera dan lain-lain, karena di sana situasinya sangat berbeda, jalan jalan masih renggang dan melebarkan jalan itu juga tidak menjadi kendala, kalau di kota Bekasi melebarkan jalan tentu ada resiko dan kendala, karena akan menyita bangunan orang lain sehingga akan berpotensi meningkatkan persoalan baru.
“Hari ini kita dukung kebijakan bajaj karena hanya uji coba kan, sampai akhir bulan ini, kita tahu nanti hasilnya pasti di tolak.” tutupnya. [bm/ded]
