Polemik Seleksi KPU, Demokrat Jabar Hormati Keputusan Pusat
BANDUNG - Penetapan anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat yang telah di tetapkan oleh KPU RI September lalu, masih menuai keberatan dari calon anggota yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
Salah satu yang keberatan dengan hasil seleksi tersebut, yaitu Ketua KPUD Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat. Pihaknya pun, salah satu peserta seleksi yang merasa dicurangi.
Menanggapi hal tersebut, Pengurus DPD Partai Demokrat Jabar Aceng Roni Sya'bana, menyerahkan persoalan itu kepada KPU RI yang berkewenangan penuh terkait penetapan anggota KPU Jabar.
"Saya tidak terlalu mengikuti proses yang terjadi didalamnya, karena ini merupakan kebijakan internal tim seleksi dan KPU," ungkap Roni.
Roni pun menghargai apa yang telah dilakukan tim seleksi dan menghormati apa yang menjadi keputusan oleh KPU RI. Dirinya berharap, kinerja KPU Jabar bisa di tingkatkan kembali dalam hal penyelengaraan pemilu kedepannya.
"Yang pasti saya berharap anggota KPU Jabar dan KPU Kabupaten/Kota seJabar saat ini bisa menjadi penengah dan dapat menjadi penyelenggara pemilu yang jujur dan netral," tuturnya.
"Setidaknya jangan sampai ada kejadian yang tidak mengenakan yang dilakukan KPU, seperti indisipliner dan condong kepada politik atau golongan tertentu, yang berujung sanksi untuk KPU itu sendiri," pungkasnya.[rmol/ded]
Menanggapi hal tersebut, Pengurus DPD Partai Demokrat Jabar Aceng Roni Sya'bana, menyerahkan persoalan itu kepada KPU RI yang berkewenangan penuh terkait penetapan anggota KPU Jabar.
"Saya tidak terlalu mengikuti proses yang terjadi didalamnya, karena ini merupakan kebijakan internal tim seleksi dan KPU," ungkap Roni.
Roni pun menghargai apa yang telah dilakukan tim seleksi dan menghormati apa yang menjadi keputusan oleh KPU RI. Dirinya berharap, kinerja KPU Jabar bisa di tingkatkan kembali dalam hal penyelengaraan pemilu kedepannya.
"Yang pasti saya berharap anggota KPU Jabar dan KPU Kabupaten/Kota seJabar saat ini bisa menjadi penengah dan dapat menjadi penyelenggara pemilu yang jujur dan netral," tuturnya.
"Setidaknya jangan sampai ada kejadian yang tidak mengenakan yang dilakukan KPU, seperti indisipliner dan condong kepada politik atau golongan tertentu, yang berujung sanksi untuk KPU itu sendiri," pungkasnya.[rmol/ded]
