Irfan Sesalkan Pelayanan Perizinan Terkendala Egosektoral
BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara berharap, dengan hadirnya fasilitas pelayanan satu pintu di kabupaten/kota di Jawa Barat dapat mendorong kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin baik.
Namun Irfan menilai, adanya beberapa kendala yang terjadi saat ini mengakibatkan pelayanan perizinan menjadi terhambat.
"Masih ada kendala-kendala yang terjadi dilapangan, pertama egosektoral dari dinas-dinas terkait, lalu kurangnya legowonya kepala daerah untuk melimpahkan kewenangan kepada dinas terkait," ucap Irfan, saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan, Senin (20/5).
Irfan menyebut, salah satu solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membentuk sebuah badan yang bertugas secara khusus.
"Harapan kami kedepannya tidak ada masalah seperti ini lagi, dalam masalah kewenangan sudah di limpahkan ke DPMPTSP yang seharusnya semua perizinan diuruskan satu atap oleh dinas tersebut, sehingga dinas lain tidak usah mengurusnya lagi. Ini membuat memperlambat jalur perizinan, sehingga harus dibentuk lagi suatu badan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.
Sehingga, lanjut Irfan, peningkatan kualitas pelayanan perijinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, untuk mendongrak pergerakan perekonomian Kuningan.
"Dengan adanya pelayanan satu pintu dan satu atap maka kita berharap memudahkan pelayanan bagi masyarakat dan para investor sehingga memudahkan bagi perizinan," pungkasnya. [rmol/ded]
"Masih ada kendala-kendala yang terjadi dilapangan, pertama egosektoral dari dinas-dinas terkait, lalu kurangnya legowonya kepala daerah untuk melimpahkan kewenangan kepada dinas terkait," ucap Irfan, saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan, Senin (20/5).
Irfan menyebut, salah satu solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membentuk sebuah badan yang bertugas secara khusus.
"Harapan kami kedepannya tidak ada masalah seperti ini lagi, dalam masalah kewenangan sudah di limpahkan ke DPMPTSP yang seharusnya semua perizinan diuruskan satu atap oleh dinas tersebut, sehingga dinas lain tidak usah mengurusnya lagi. Ini membuat memperlambat jalur perizinan, sehingga harus dibentuk lagi suatu badan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.
Sehingga, lanjut Irfan, peningkatan kualitas pelayanan perijinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, untuk mendongrak pergerakan perekonomian Kuningan.
"Dengan adanya pelayanan satu pintu dan satu atap maka kita berharap memudahkan pelayanan bagi masyarakat dan para investor sehingga memudahkan bagi perizinan," pungkasnya. [rmol/ded]
