Dorong Serapan Anggaran OPD-Pembahasan APBD 2016 Ditargetkan Selesai November
BANDUNG - DPRD Jawa Barat mendorong organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jabar agar meningkatkan serapan anggaran APBD 2015. Hal ini seiring masih rendahnya serapan anggaran oleh banyak OPD ini.
Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengingatkan OPD agar lebih bekerja keras. Menurut Didin, salah satu OPD yang masih rendah serapannya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar.
Hingga saat ini, kata Didin, serapan anggaran dinas tersebut baru 10 persen. "Berdasarkan laporan semester I, Disorda itu rendah sekali. Ini jadi pertanyaan kami," kata Didin usai menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 oleh Dirjen Keuangan dan Kemendagri, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (11/8).
Menurut Didin, hampir seluruh OPD lain serapan anggarannya sudah mencapai 20 persen. Hal ini harus menjadi catatan serius bagi kepala dinas terkait.
Didin pun meminta dinas-dinas agar serapan anggaran mencapai 50 persen pada akhir Agustus ini. "Kami menargetkan agar dalam bulan Agustus ini serapan anggaran sudah 50 persen lebih, " katanya seraya menyebut target serapan ini penting sebagai bahan pembahasan KUA PPAS APBD 2016.
Di tempat yang sama, Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa memastikan, sampai pekan kedua Agustus ini, serapan sudah mencapai 40 persen. Angka ini melonjak dibanding pekan lalu yang masih berkisar pada 25 persen.
Menurut Iwa, lompatan ini karena dicairkannya anggaran BOS sebesar Rp 1 triliun pada daerah. "Bagi hasil juga rata-rata sudah ditransfer 100-200 miliar (rupiah), juga bantuan keuangan sudah diproses," katanya.
Melihat signifikannya penyerapan, pemprov optimistis proses penyerapan anggaran APBD 2015 akan relatif lebih baik karena pihaknya terus mempercepat proses penyerapan anggaran. Di sisi lain, untuk perhitungan sisa lebih penggunaan anggaran dipastikan tidak akan menjadi masalah karena sudah ada perhitungan dari BPK.
"Silpa untuk semester I tidak ada masalah, semester II lagi diproses dan tidak ada masalah," katanya. Sementara itu, Iwa mengatakan, Pemprov Jabar menargetkan APBD 2016 akan disahkan akhir November.
Menurutnya, hal ini pun sudah disepakati bersama DPRD. "Karena sesuai aturan, jika APBD terlambat disahkan, maka Kemendagri akan menjatuhkan sanksi pada DPRD dan kepala daerah," katanya.
Sanksi tersebut, katanya, berupa penundaan gaji selama 6 bulan. Kendati begitu, Iwa mengakui ada keterlambatan dalam pembahasan APBD.
Keterlambatan terjadi karena ada sejumlah hal yang masih menunggu kejelasan. "Contohnya persiapan PON 2016 dalam proses pembahasan dan persiapannya cukup memakan waktu yang lama," katanya.
Kendati begitu, Iwa optimistis APBD 2016 akan tepat waktu. Berbekal kesepahaman dengan dewan, Iwa meyakini proses penetapan tidak akan molor hingga akhir tahun.
"Penetapan APBD Perubahan 2015 juga sudah dijadwalkan dan akan disahkan pada akhir Agustus ini. Sehingga September anggaran sudah bisa bergulir," katanya. [rhm/dprd jabar]
