Gonjang-ganjing Rupiah, Ruhut: ‘’Jangan Ada Dusta di Antara Kita’’

JAKARTA - Memberi warna tersendiri. Begitulah anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul dalam berbagai forum. Dalam Sidang Paripurna MPR/ DPR RI dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI Terhadap RUU Tentang APBN 2016 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (25/08), Ruhut menyampaikan catatan dengan gaya khasnya.

‘’Jangan ada di antara kita. Semoga apa yang diucapkan kata hati. Masalah ekonomi adalah tantangan paling berat. Saya hanya ingin mengatakan jangan lain di mulut dan di hati. Kobarkan semangat kebersamaan,’’ kata dewan dari Dapil Sumut 1 yang juga pengurus DPP Partai Demokrat ini.

Respons ini, terkait dengan gonjang-ganjing rupiah yang secara umum, dikatakan oleh Menteri Keuangan sedang dalam proses penanganan serius. Dalam rapat yang dibuka dan dipimpin Taufik kurniawan dari Fraksi PAN itu, Menkeu Bambang Brojonegoro apresiasi atas tanggapan semua fraksi mengenai peningkatan pembangunan agar menjadi lebih efisien di masa yang akan datang.  Termasuk respons terkait melemahnya rupiah.

‘’Pemerintah akan tetap responsif terkait perkembangan ekonomi faktual. Pemerintah dan BI tidak diam saja atas melemahnya rupiah terhadap dolar. Pemerintah menyadari stabilitas perlu dijaga agar tidak berimbas ke berbagai sektor,’’ kata Menkeu.

Pemerintah, melalui Menkeu, juga menyampaikan bahwa pihaknya meningkatkan dana transfer daerah secara signifikan sebesar  Rp 782, 2 Triliun. Lebih besar dari anggaran Kementrian/ lembaga (rp 780, 4 triliun). Ini dilakukan melalui dana Dekosentrasi dan Tugas pembantuan di Kementerian/ lembaga ke DAK, serta peningkatan Dana Desa di tahun 2016 lebih dari 100 persen.   Transfer dana diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Poin lain, pemerintah juga mengalihkan belanja negara yang tidak tidak produktif  (subsidi listrik) ke belanja yang lebih produktif melalui peningkatan belanja infrastruktur, pertanian, perikanan dan pariwisata; Pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN. Untuk pertama kali diwujudkan tahun 2016; Memperkuat dan memperluas program perlinudngan sosial ke masyarakat kurang mampu dengan menambah penerima bantuan tunai bersyarat dari 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 uta keluarga, memperkuat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat serta meningkatkan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat penghasilan menengah ke bawah; dan Memperluas kredit usaha rakyat (KUR), pemberian subsidi bunga 8,5 persen/ tahun dan penambahan coverage kredit hingga Rp 123 triliun.

Para anggota dewan, umumnya merespons secara khusus krisis ekonomi dan lemahnya rupiah yang belakangan menembus level Rp 14.000 per dolar AS. Ruhut dan sejumlah anggota lain, meminta pemerintah fair mengakui situasi, tidak perlu mengumbar pernyataan sekadar untuk menenangkan berbagai pihak bahwa situasi baik-baik saja. Karena krisis, yang ditandai dengan melemahnya rupiah, sudah makin nyata di depan mata. [FPD/rhm]