Krisis Ekonomi Mengancam, Didik: Tunda Tujuh Proyek DPR

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR berharap, agar pimpinan DPR tak ngebet segera mewujudkan tujuh proyek pembangunan DPR. Pasalnya, di tengah perekonomian yang sedang memburuk seperti ini, ada baiknya pembangunan tujuh proyek ditunda sementara waktu.

"Penundaan atau menetapkan skala prioritas secara bertahap, mungkin bisa menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan," tegas Sekretaris Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto saat dihubungi, Rabu (26/8/2015).

Walaupun menyebut gedung DPR yang ada saat ini memang sudah tidak laik digunakan bagi anggota Dewan dan para staf ahli karena kekurangan ruangan, ia berharap, agar pimpinan DPR bisa berpikir jernih, Indonesia saat ini sedang mengalami ancaman krisis.

"Kami meyakini DPR akan memilih kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan. Nasib bangsa dan rakyat tentu akan menjadi pilihan, yang tidak mungkin bisa dihadapkan dengan kepentingan yang lainnya," katanya.

Multiyears

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pihaknya bersama Menteri Keuangan memperkirakan anggaran tujuh proyek tersebut dapat mencapai Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,7 triliun.

"Perencanaan yang ada anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Supit menjelaskan, sesungguhnya pihaknya ingin agar tujuh proyek tersebut dapat dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016. Namun, dikarenakan banyaknya proses pengkajian yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum selesai, maka tujuh proyek tersebut batal dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016.

"Ternyata belum terakomodir, karena belum terakomodir kemudian itu mekanismenya memang harus diusulkan lagi untuk direncanakan," ujarnya. [galamedia/rhm]