Ratusan Kader Demokrat Garut Hadiri Seresehan di MPR RI
JAKARTA - Ratusan kader Partai Demokrat dari Davil Jabar XI yang meliputi Kabupaten Tasik, Kota Tasik dan Kabupaten Garut antusias mengikuti Saresehan di Gedung MPR RI, Selasa, (8/12). Acara yang digagas oleh Fraksi Demokrat DPR RI itu mengusung tema “Kajian Penataan Sistem Ketatanegaraan : GBHN Atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”.
Siti Mufattahah, P.Si sendiri selaku Wakil Bendahara Fraksi Demokrat DPR RI, satu hari sebelumnya telah menyiapkan bis-bis besar beserta logistiknya untuk pemberangkatan kader Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XI yang terdiri dari pengurus tingkat cabang, kecamatan dan ranting.
Acara yang dilaksanakan mulai pukul 10 hingga 14.00 Wib tersebut menghadirkan 5 orang pemateri dari anggota DPR RI Fraksi Demokrat. Ada hal yang menarik saat H. Yusyus K, M.Si (anggota MPR RI) selaku pemateri pertama menyampaikan pengalaman orasinya di kampus Bandung mengenai GBHN.
“Saya sangat terkejut, saat memberikan makalah dihadapan peserta yang terdiri dari 90 persen bergelar Doktor dan 10 persen bergelar sarjana (S1), ternyata masih banyak yang tidak mengetahu tentang perubahan GBHN. Selama ini ternyata mereka tidak tahu, peran GBHN telah dihapus dan kini diganti dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” ungkapnya.
Dalam sesi berikutnya, ratusan kader demokrat mendapat penjelasan pula secara ringkas namun komperhensif dari Siti Mufattahan selaku Wakil Bendahara DPR RI. Politisi yang rajin blusukan ini juga tak lupa turut menyapa para pengurus dan kader partai dengan yel-yel semangat “Demokrat Jaya, SBY Yes”.
Menurutnya, UUD 45 dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 kali perubahan. Dengan Amandemen UUD 45 telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan yang sebelumnya bersifat top down bukan button up (semua kebijakan daerah ditentukan oleh pemerintah pusat).
“Saya yakin, materi tentang GBHN ini sebagai barang baru. Betapa tidak, bapak-bapak, ibu-ibu yang berasal dari perkampungan sudah terbiasa disibukkan dengan aktifitas sehari-hari seperti nyangkul, berkebun dan lainnya. GBHN adalah produk orde baru dan sistem sekarang sifatnya dari bawah yakni menyerap aspirasi masyarakat seperti musrembang,” pungkasnya. [garutekspres/ded]
