Legislator Demokrat Jabar Desak Kadis PUPR Kab. Bogor Mundur
BOGOR – Banyaknya keluhan jalan rusak dan paket proyek yang gagal lelang membuat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya angkat bicara. Ia pun menyarankan para kepala dinas yang tidak mampu bekerja segera mundur alias ’melehoy’ dari jabatannya dan memberikan kesempatan kepada PNS lainnya.
”Kalau tidak punya program kerja, tidak mampu bekerja dengan baik dan memenuhi target yang telah dibebankan, ya silakan mundur daripada ’melehoy’. Saya yakin masih banyak PNS di Kabupaten Bogor yang bisa bekerja dengan baik,” ujar anggota Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat itu.
Pria yang akrab disapa AW ini mengkritisi dinas terkait yang tidak bisa bekerja secara maksimal bukan berarti tidak suka. Hal itu didasari kepedulian dalam membangun wilayah Kabupaten Bogor ke arah yang lebih baik. Sebab, selama ini anggaran provinsi hanya mampu memenuhi sembilan persen kebutuhan di Jawa Barat. Betapa susahnya anggaran itu turun ke Kabupaten Bogor karena satu banding sepuluh. “Kita sudah susah payah mendapatkan banprov untuk Kabupaten Bogor. Ketika sudah ada malah disia-siakan,” kesalnya.
Ke depan, dia meminta kepala dinas dan jajarannya tetap bekerja profesional terkait integritas serta kinerja sebuah pemerintahan yang baik dengan sistem administrasi sesuai tupoksi PNS sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Jika masih ada kadis yang ’melehoy’ lebih baik diganti saja. Untuk PNS yang bekerja dengan baik diberikan reward karena sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Yani Hasan mengatakan, intinya PUPR bertanggung jawab atas gagalnya lelang beberapa ruas jalan di Kabupaten Bogor yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp94,4 miliar dengan dilelang ulang awal tahun.
“Kita terus mengevaluasi agar tak terjadi lagi gagal lelang. Yang pasti proyek yang gagal diajukan lagi,” tukasnya. [metropolitan/ded]