Legislator Demokrat Tegaskan Hak Interpelasi Lima Fraksi Sudah Sesuai Aturan
GARUT - Menjawab pernyataan Bupati Rudy Gunawan di salah satu Radio lokal Garut, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Garut, Dadang Sudrajat menegaskan, hak interpelasi yang akan digunakan lima Fraksi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Artinya, Fraksi Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak dalam tekanan ratusan perwakilan massa audensi.
Menurut Dadang yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Garut, DPRD merupakan lembaga politik yang harus mendengarkan suara rakyat dan memperhatikan aturan yang berlaku. Terlebih, pihaknya banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait kebijakan Bupati.
“Kami tegaskan, informasi tentang kebijakan Bupati yang tidak mendengarkan jeritan rakyatnya bukan hanya dari para audensi, tapi juga dari rakyat Garut banyak yang menyampaikannya,” tegas Dadang, Rabu (13/12/2017).
Hak interpelasi yang digunakan nanti lanjut Dadang, tentang kebijakan-kebijakan yang mengusik ketenteraman rakyat dan kurang memperhatikan nasib pengungsi bencana, tentunya sesuai dengan Tatib DPRD Garut.
“Kami yang menggunakan hak interpelasi akan memberikan naskahnya lengkap dengan fakta dan yuridis. Bupati gak usah melecehkan kami yang seolah-olah karena takut oleh massa yang datang ke DPRD. Mereka datang baik-baik dan penuh etika menyampaikan informasi tentang berbagai kondisi masyarakat,” pungkas Dadang.
Sebelumnya FOKUSJabar.com mengabarkan, lima Fraksi di DPRD Kabupaten Garut sepakat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Rudy Gunawan dan Helmi Budiman (wakil).
Hak DPRD tersebut menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan sejumlah aktivis Garut yang menuding Bupati telah melakukan pembiaran terhadap korban bencana alam pergerakan tanah di Kecamatan Cisompet dan persoalan Industrialisasi di wilayah Garut Utara.
”Kami sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati dan Wakilnya,” kata anggota Fraksi Demokrat, Dadang Sudrajat, seusai audensi, Selasa (12/12/2017). [fokusjabar/ded]
