Kunjungi Tasik, AHY Serukan Dukungan untuk Guru Honorer
TASIKMALAYA - Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat yang merupakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta rombongan ke Tasikmalaya sejak Senin (26/11/2018) sore, membawa kabar baik bagi para guru honorer. Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerukan para Pasangan Calon (Paslon) yang diusung Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2019 diberi amanat untuk mendorong perjuangan para guru honorer.
Dijumpai Koropak seusai sarapan bubur ayam H Zenal, AHY menuturkan, pihaknya tidak lelah untuk terus ke lapangan mengunjungi berbagai Daerah Pemilihan (Dapil) untuk memberikan dukungan secara langsung para Caleg yang sedang berjuang baik itu DPR RI, DPRD Provinsi, maupun kota dan kabupaten.
"Kita harus tetap menunjukan kepedulian dan melakukan sesuatu untuk bisa meningkatkan kesejahteran para pekerja honorer, termasuk para guru honorer yang jumlah tidak sedikit. Ada lebih dari 439 ribu orang yang masih belum menentu nasibnya," ujarnya.
Selama 10 tahun mulai dari tahun 2004 hingga 2014, Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Presiden SBY untuk menaikan status pekerja honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Inilah yang akan diperjuangangkan nasibnya oleh Partai Demokrat. Alhamdulillah ada satu juta orang lebih yang di angkat menjadi PNS dalam kurun waktu tersebut," ujarnya.
Dalam 4 tahun ini, mereka yang masih berstatus sebagai pekerja honorer mengeluh karena seolah-olah tidak lagi diperhatikan dan tidak lagi dianggap. Pasalnya, mereka telah bekerja dan mengabdi setiap saat untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Mereka bercerita pada saat saya berdiskusi dengan komunitas guru honorer di Kebumen dan Cilacap. Pendapatan mereka sebulan kemarin itu antara 200 sampai 300 ribu perbulannya. Bayangkan, jauh sekali bahkan di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Para guru ini perlu mendapatkan lebih dari kita semua," katanya.
Hal tersebut mengetuk hati untuk dapat diperjuangkan kedepannya. Partai Demokrat tidak hanya memberikan janji, tetapi sudah memberikan bukti di masa lalu dengan mengangkat satu juta orang lebih menjadi PNS.
AHY mengimbau, kepada seluruh Wakil Rakyat DPRD yang ada di berbagai Dapil dari Partai Demokrat agar benar-benar fokus untuk memperjuangkan dan mensejahterakan para guru-guru honorer ini.
"Mereka mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Ketika berharap bisa menjadi PNS, ternyata ada peraturan tidak boleh lebih dari 35 tahun. Ini menyakitkan. Ini tidak adil. Tentu ada persyaratan tertentu atau kompetensi tertentu yang harus dipenuhi, akan tetapi jangan sampai seolah-olah tidak dianggap sama sekali," katanya.
Ditambahkan AHY tidak sedikit honorer yang sudah berusia tua, menjelang masa pensiun, namun tidak dapat apa-apa meski telah mengabdi puluhan tahun.
"Kita tidak ada di sini, tidak ada pemimpin, tidak ada presiden, pejabat, menteri, dan jendral. Kita semua tidak ada di sini kalau tidak ada guru yang bekerja keras buat kita," ujarnya. [koropak/ded]
