Legislator Demokrat Sebut Penertiban PKL di Garut Tak Manusiawi
GARUT - Anggota DPRD Garut Dadang Sudrajat yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Garut menolak sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
"Saya menilai penertiban tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih alangkah baiknnya semua pihak duduk bersama dalam mencari solusi untuk penataan kota," ujar Dadang Sudrajat, Kamis (15/8/2019).
Dadang mengatakan, adanya aksi unjuk rasa para PKL terkait regulasi dalam penempatan PKL, harus dimaklumi. Selama ini belum ada regulasi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan PKL.
"Sebaiknya Pemkab Garut membuat sebuah kebijakan pengembangan ekonomi untuk mereka. Dengan begitu PKL bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan regulasi yang ada," katanya.
Ia juga mengaku, persoalan PKL dari dulu belum pernah ada solusi yang sangat tepat. Pemkab Garut juga kerap membingungkan dalam membuat kebijakan.
"Regulasi sudah ada, tetapi Pemkab mengeluarkan kebijakan lain. Salah satu dengan adanya bantuan roda untuk PKL serta pengaturan zonasi yang tidak manusiawi," akunya.
Sementara Bupati Garut, Rudy Gunawan, membantah keras kalau penertiban PKL tidak manusiawi.
"Penertiban kita sesuai dengan aturan. PKL boleh berjualan di tempat yang telah di tentukan, asal jangan di muka kota Garut yakni Jalan Ahmad Yani tepatnya di kawasan pengkolan," ujarnya.[galamedia/ded]
