Politisi Partai Demokrat Kota Bekasi Dukung UU Pilkada
BEKASI - Partai Demokrat Kota Bekasi mendukung Revisi UU Pilkada dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas keputusan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan maju dalam pilkada harus mundur dari jabatannya.
Politisi Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengatakan, Partai Demokrat berkomitmen untuk menghormati putusan tersebut. “Itu sudah menjadi keputusan, jadi Kami siap mentaati putusan konstitusi,” kata anggota DPRD Kota Bekasi ini.
Menurut Ronny, di sejumlah daerah termasuk Kota Bekasi banyak kader Partai Demokrat yang merupakan anggota DPR, DPD atau DPRD yang akan maju dalam pilkada. “Ya, jika maju di Pilkada, dia harus berani mundur, itu sudah jadi konsekuensi politik,” ujarnya.
Tentang putusan MK yang menghapus larangan keluarga petahana untuk mengikuti pilkada, Demokrat juga akan mentaati. “Demokrat belum terjadi dialog lagi apakah ada petahana yang mengajukan dirinya, tapi yang pasti putusan MK harus kita hormati,” ungkapnya.
Ketika dikonfirmasi apakah dirinya akan maju pada pilkada mendatang, Ronny menuturkan, belum memikirkan ke arah pilkada yang direncanakan berlangsung 2018 mendatang. “Saat ini belum berpikir ke arah Pilkada, masih dua tahun lagi,” sambung dia.
Keputusan Demokrat bertolak belakang dengan sikap PKS terkait hal tersebut. “Fraksi PKS sejak awal memperjuangkan agar Anggota Legislatif tidak perlu mengundurkan diri. Sikap ini diperjuangkan bukan untuk melindungi para legislator apalagi mendorong untuk rakus kekuasaan. Tapi lebih pada keinginan untuk menegakan keadilan dan memperbaiki sistem demokrasi dalam pilkada,” jelas Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman.
Dalam hal Keadilan, Mahfudz mempertanyakan perbedaan perlakuan antara petahana dengan legislator yang harus mundur. “Jika petahana tidak perlu mundur, mengapa legislator harus mundur? Justru ketika argumentasi yang dibangun adalah kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan, yang paling mungkin menyalahgunakan dan memengaruhi pilkada adalah para petahana,” bebernya.
“Fraksi PKS menghormati pengambilan keputusan RUU ini yang sudah ditempuh secara demokratis. Mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada makin demokratis dan berkualitas,” tandasnya. [jurnalpost/ded]
