Komisi III DPRD Jabar Segera Bahas Penerbitan Obligasi
BANDUNG - Komisi III DPRD Jawa Barat akan segera membahas obligasi daerah yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kajian oleh lembaga legislatif ini sangat penting karena menjadi salah satu syarat mutlak yang ditentukan untuk menerbitkan surat utang tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan, pihaknya baru saja menerima berkas terkait rencana penerbitan obligasi oleh pemprov. Berkas tersebut diperolehnya dari pimpinan DPRD Jabar.
"Kita respons positif (penerbitan obligasi). Tapi akan kita kaji dulu, semua aspek. Kita akan segera kebut untuk urusan obligasi," kata Didin di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (20/8).
Menurut Didin, angka obligasi yang direncanakan Pemprov Jabar cukup besar, yakni sekitar Rp 4 triliun. Maka dari itu, hal ini harus direncanakan sebaik mungkin agar kelak tidak menimbulkan persoalan.
Didin pun berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat internal untuk membahas rencana ini. Selain itu, akan diundang juga sejumlah pakar yang ahli tentang penerbitan obligasi ini.
"Obligasi enggak mudah. Perencanaannya harus matang. Komisi III akan mengkaji lagi, dengan para pakar yang ahli di bidangnya. Ini penting, tapi jangan meninggalkan persoalan lagi," kata Didin.
Didin menambahkan, pembahasan obligasi ini pun pernah dilakukan Komisi III (dulu Komisi C) DPRD Jabar periode 2009-2014. Namun, seiring perubahan anggota dewan yang cukup mencolok (80 persen anggota DPRD Jabar 2014-2019 merupakan wajah baru), usulan pengkajian ulang rencana obligasi pun bermunculan.
Lebih lanjut Didin katakan, obligasi diperlukan di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Hasil penerbitan obligasi bisa digunakan untuk pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur dan lainnya.
Sebagai contoh, Didin setuju jika nantinya obligasi digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Terlebih, saat ini pun muncul sejumlah persoalan terkait pembangunan bandara tersebut.
"Solusi, jalan keluar, bagaimana bandara ini bisa dibangun, proses dengan cepat. Tanpa ada persoalan," katanya.
Disinggung rencana pemprov yang akan memasukkan obligasi ini ke dalam APBD 2016, Didin mengaku belum mengetahuinya. "Belum, makanya kita ini baru mau bahas," pungkasnya. [rhm/dprdjabar]
