DPRD Jabar Apresiasi Kepedulian BEM Se-Jabar
BANDUNG - DPRD Jawa Barat mengapresiasi dan akan menindaklanjuti tuntutan Sejumlah mahasiswa yang berada dibawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Wilayah Jawa Barat mendesak pemerintah daerah Provinsi Jabar untuk menindaklanjuti tuntutan yang diinginkan masyarakat Indonesia. Terlebih dalam lingkup perekonomian yang saat ini tengah lesu bahkan terpuruk. Hal itu dirasakan masayrakat dengan jelas dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, Sahromi mengatakan, pengaruh internasional berdampak besar pada Negara berkembang, diharapkan dengan adanya desakan dari aspirasi masyarakat akan mempengaruhi pemikiran pemimpin bangsa. Terlebih, masyarakat diperkotaan masih banyak yang tersingkirkan akibat banyaknya penggusuran dan relokasi.
“Denyut nadi rakyat Indonesia ini sudah terwakili oleh aspirasi ini, dan harus ditindaklanjuti untuk diserahkan ke pemerintah pusat, “ujar Sahromi di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (15/10/2015).
Selain itu, kata dia, kepekaan sosial terhadap masyarakat ini harus terus dipupuk agar menumbuhkan kepedulian yang tinggi terhadap sesame. Namun bagaimanapun juga, kebijkan pemerintah pusat mengenai kebijakan ekonomi diluar wilayah kewenangan daerah. Bahkan harus mengikuti kebijakan pusat.
“Terlebih jika dibarengi dengan kegiatan positif dalam berunjukrasa tidak hanya mengajukan beberapa tuntutan terhadap pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, kepekaan mahasiswa untuk mengatasnamakan rakyat Indonesia harus diapresiasi. Sebab, hal itu menunjukan tanggung jawab dan dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik sebagai pengawasan. Bahkan masukan-masukan seperti ini ditindaklanjuti dan dievaluasi bersama anggota dewan lainnya bersama pemerintah daerah.
“Masukan ini penting untuk dibahas dalam setiap kegiatan dewan,” ujar Ineu.
Dalam menindaklanjutinya, kata dia, bersama pemerintah berkoordinasi terlebih dulu mengenai perencanaan solusi terhadap persoalan atau masukan yang ditujukan kepada dewan. Sehingga kebijakan pun dapat diwujudkan usai menjalani proses panjang.
“Contohnya, belum lama ini kami sudah mengesahkan perda prakarsa tentang ketenagakerjaan untuk menghadapi MEA mendatang,” katanya.
Koordinator sekaligus Presiden BEM Universitas Padjajaran (Unpad) AA Habib Baihaqi mengatakan, sikap pemerintah terhadap rakyatnya tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Terlebih dengan mencabut subsidi BBM disaat harga minyak dunia berada dilevel terendah. Penyesuaian harga BBM dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, sehingga beban masyarakat terus bertambah.
“Pertumbuhan ekonomi justru pada pemerintahan saat ini mengalami kemunduran,” tandasnya. [dprd/rhm]
