Partai Demokrat Minta Pemerintah Bangun Tata Kelola Bebas Korupsi
JAKARTA - Korupsi merupakan benalu sosial yang memiliki dampak buruk bagi penyelenggaraan Negara. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 misalnya, Indonesia berada di peringkat 107 dari 174 negara yang disurvey.
Peringkat tersebut kalah dari Singapura (84), Brunei Darussalam (60), Philiphina (38) dan Thailand (38). Perbandingan yang sangat jauh dengan Negara tetangga menjadi tantangan tersendiri bagi aktor-aktor penyelengara Negara untuk memperbaiki dan memberantas benalu-benalu tersebut.
Ketua Departemen Urusan KPK Partai Demokrat, Jemmy Setiawan menyatakan, tak bisa dipungkiri korupsi telah menyebabkan kerugian Negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Padahal, Indonesia masih mengalami banyak persoalan seperti kemiskinan, pengangguran serta kerusakan lingkungan.
"Penyelewengan atas kekuasaan dalam motif korupsi jelas tidak bisa dibenarkan oleh dalil apapun dan perlu diberantas," kata Jemmy saat Seminar Anti Korupsi "Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan Jakarta, Senin (9/11).
Jemmy mendorong pemerintah untuk bisa lebih tegas dan berani dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
"Komitmen lembaga negara dalam pemberantasan korupsi sangatlah diperlukan untuk Indonesia yang lebih makmur," sambungnya.
Sebagai salah satu partai politik di Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui Departemen Urusan KPK juga terus melakukan pembenahan dan pencegahan dari internal.
Seperti yang tengah dilakukan, setelah sekolah antikorupsi, partai berlambang bintang Mercy ini mengadakan seminar yang menggandeng Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesian Corruption Watch, Komisi III DPR-RI, akademisi dan kelompok kritis.
"Kami berharap dengan diadakannya kegiatan ini mampu menjadi pecut semangat bagi seluruh stakeholder untuk membangun misi bersama dalam pemberantasan korupsi. Partai Demokrat dengan segenap elemen masyarakat baik dari kelompok kritis, wartawan dan akademisi akan mencari formulasi guna tercapainya Indonesia bebas korupsi," papar Jemmy. [rmol/rhm]
