Syarat RI jadi Negara Maju Sudah Mulai Terpenuhi di Era SBY
BOGOR - Politik yang stabil, hukum yang ditegakkan secara adil, demokrasi yang terarah, pemerintahan yang solid dan amanah, militer yang perkasa, serta penguasaan teknologi yang unggul menjadi syarat Indonesia menjadi negara maju.
Demikian materi yang mengemuka dalam Penataran Pimpinan dan Kader Utama Partai Demokrat dengan tema “Negara, Pemerintahan, dan Sistem Nasional” yang telah memasuki hari ketiga, Rabu (30/3/2016).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, mengatakan iklim politik yang kondusif, penegakan hukum hukum dan keamanan saat Pemerintahan Presiden RI ke-6 Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan para menterinya seharusnya menjadi modal penting bagi pemerintahan Jokowi-JK melanjutkan pembangunan di bidang polhukam.
“Pak SBY menyelesaikan tugas sebagai presiden dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Negara aman, damai, dan Indonesia semakin berperan di dunia internasional. TNI semakin profesional dan lebih sejahtera. Tak hanya itu, embargo militer dicabut, modernisasi alutsista didukung penuh dan terus ditingkatkan. Perhatian kepada Industri strategis pertahanan juga meningkat. Syarat-syarat menuju negara maju sudah mulai terpenuhi, kita harus optimis,” Ibas menyampaikan pada wartawan di sela penataran yang digelar di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Bogor, Jabar, Rabu (30 Maret 2016).
Anggota Komisi 10 DPR-RI ini juga mengemukakan, selain penguatan di tingkat pusat, pemerintahan SBY serta jajarannya juga serius menjaga stabilitas iklim demokrasi dan pemerintahan sampai ke daerah.
“Terbukti pemerintahan SBY juga mendorong desentralisasi tata kelola melalui UU Pemda, pembangunan desa melalui UU Desa, menjaga demokratisasi melalui UU Pilkada Langsung,” wakil rakyat asal Dapil VII Jatim ini menambahkan.
Melihat kondisi saat ini, Ibas yang pernah menjadi anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan ini menyampaikan bahwa peran BIN harus semakin profesional dan bersih dari kepentingan apa pun.
“Peran BIN harus profesional. Terus kembangkan smart intelijen melalui sinergi, peringatan dini, deteksi dini, penangkalan dan cegah dini demi terciptanya keamanan nasional,” uajrnya.
Disampaikan Ibas, FPD akan terus mendukung rencana pemenuhan Minimum Essential Force melalui program dan pos anggaran yang disusun pemerintah.
“Kita dorong terus proses pembelian alutsista yang bottom up, sekaligus alih teknologi, transparan dan akuntabel. Selain itu, tunjangan khusus prajurit yang menjaga perbatasan, kenaikan ULP, pemberian gaji ke-13, kenaikan santunan, tunjangan cacat serta asuransi kesehatan prajurit harus terus ditingkatkan,” Ibas menekankan. [dpp/ded]
