Legislator Demokrat Kab. Bogor: Dewan Janji Pelototi Kinerja SKPD
BOGOR - Tingginya silpa Kabupaten Bogor tahun 2015 – 2016, selain kelemahan kinerja pemerintahan Nurhayanti, disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bogor. Hal ini diakui, H.M. Hanafi, Anggota DPRD Kab. Bogor Fraksi Partai Demokrat kepada bogoronline.com, Kamis (12/5).
“Kita akui, Dewan masih lemah menjalankan fungsi pengawasannya, kedepan kami janji akan peningkatan Pengawasan, agar Silpa tidak lagi membengkak,” ujar Hanafi.
Mantan Ketua DPRD Kab. Bogor, Era Bupati Rachmat Yasin ini menilai, Bupati Bogor Nurhayanti, tidak serius menjalankan visi Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia, karena sejauh ini Nurhayanti tidak memiliki standar keberhasilan kinerja kabinet yang dipimpinnya.
“Seharusnya Nurhayanti sudah dapat menilai dan berprilaku tegas, ketidak tegasannya ini bisa dilihat dari kegagalan beberapa dinas yang menjadi denyut nadi Pemerintah Kabupaten Bogor, kepala SKPD nya malah dipertahankan di posisi basahnya,” tegas Hanafi.
Dengan kelemahan Eksekutif ini, masih kata Hanafi, bukan harus dijadikan sebagai ajang saling tuding dan saling menyalahkan. “Justru harus dibantu dengan legislatif yang selalu mengkeritisi dan melakukan tindakan terhadap kinerja SKPD yang lambat bahkan gagal,” tegas Hanafi. [bogoronline/ded]
