DPRD Jabar Minta Pemerintah Lindung Pekerja Paruh Waktu

BANDUNG - Pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berpotensi untuk meningkatkan persaingan antartenaga kerja di Indonesia. Lantaran itu, pemerintah perlu melindungi tenaga kerja lokal dengan meningkatkan kualitas mereka.

Sebanyak 22 juta orang bekerja di wilayah Jawa Barat. Sebanyak 16 juta orang bekerja full time. Sementara sisanya berstatus sebagai tenaga kerja paruh waktu.

"Yang perlu dikhawatirkan adalah tenaga kerja paruh waktu karena kontraknya bisa putus. Jadi pemerintah harus melindungi mereka dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi," kata anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Herlas Juniar, di Bandung, Jabar, Kamis (25/2/2016).

Jumlah penduduk di Jabar, kata Herlas, cukup banyak. Produsen lokal dapat memanfaatkan kelebihan itu untuk memasarkan produk.

Tapi, pemerintah sebaiknya menyeimbangkan potensi sumber daya manusia itu dengan memberikan pelatihan ketenagakerjaan dan sertifikasi. Sehingga tenaga kerja dapat terserap di sejumlah bidang pekerjaan.

Herlas mengakui pemprov mengalami kendala untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Yaitu anggaran pelatihan berkurang sejak Kementerian Dalam Negeri membatasi pemberian bantuan sosial dan hibah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

"Kemendagri menegaskan bantuan hibah harus berbadan hukum," pungkasnya. [metrotvnews/ded]