Luar Biasa! Legislator Demokrat Ini Menolak Pakaian Adat dari APBD
GARUT - Berbagai kegiatan dalam rangka mengisi Hari Jadi Garut (HJG) ke-203 usai dan akan digelar. Salah satunya yang bakal digelar pada Selasa (23/2/2016) mendatang yakni pagelaran budaya.
Informasi yang terhimpun FOKUSJabar.com, para pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan para wakil rakyat pada acara itu diwajibkan mengenakan pakaian adat.
Konon, pakaian adat itu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut. Hingga kini, jumlah nominal anggaran yang dialokasikan Pemkab untuk perayaan tahunan ini masih tertutup.
Bahkan dikabarkan, sejumlah anggota DPRD Garut menolak mengenakan pakai adat dari alokasi APBD. Alasannya, itu terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja.
Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Dadang Sudrajat. Menurut politisi Partai Demokrat yang satu ini, kita tidak perlu mengenakan pakaian adat yang dipakai hanya sesaat, tetapi menguras APBD.
“ Kita hanya mengenakan pakaian itu paling lama enam jam saja. Saya tegaskan sekali lagi, menolak pakaian adat dari alokasi APBD,” kata Dadang, Rabu (17/2/2016).
Selain dirinya, Ketua Komisi A, Alit Suherman dan Riki dari Fraksi Partai Hanura juga menolak dibuatkan pakaian adat tersebut.
Diberitakan FOKUSJabar.com sebelumnya, Ketua, Sekretaris dan sejumlah anggota Komisi A tidak menghadiri acara sidang pleno HJG ke-203, Selasa (16/2/2016) kemarin.
Diduga karena tidak adanya keterbukaan anggaran perayaan tahunan dari Pemkab Garut. Komisi A tidak menghadiri pleno HJG karena prihatin dengan perkataan Sekwan, Teti Saripeni pada saat jalan santai.
“ Saat itu, ibu Teti menyatakan, tidak biasanya anggota DPRD mengikuti jalan santai dan anggarannya hanya untuk memfasilitasi sekertariat DPRD. Padahal, kami sedikitpun tidak menuntut apapun,” kata Dadang melalui layanan BlackBerry Messenger, Selasa (16/2/2016).
Selain itu, pihaknya tidak pernah mengetahui pagu anggaran di sekertariat DPRD untuk HJG, sehingga tidak bisa mengawasi penggunaan anggaran tersebut, tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan HJG serta aspek sosial HJG tidak menyentuh semua lapisan masyarakat Garut. [fokusjabar/ded]
