Partai Demokrat Sejak Awal Bersama Rakyat untuk Perkuat KPK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang kini masih mendapatkan kepercayaan tinggi di masyarakat dalam upayanya memberantas korupsi. Korupsi yang kian marak di Tanah Air.
Demikian disampaikan Ketua Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, Sabtu (13/2).
Dia menyatakan, saat ini terdapat sejumlah upaya pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU Nomor 30/2002, tentang KPK. "Pelemahan KPK terlihat dengan adanya pembentukan dewan pengawas (dewas) untuk mengawasi kinerja KPK, kewenangan penyadapan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas, serta KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidiknya sendiri," katanya.
Dia menegaskan bahwa partainya sejak awal menolak pelemahan KPK. "Kami tetap berpegang teguh pada prinsip kami untuk pemberantasan korupsi di negeri ini," tegasnya.
Sikap tersebut, menurutnya, bukan sekadar hanya omong kosong belaka. "Kami sudah melakukan tekad itu dalam beberapa rentetan peristiwa untuk menolak upaya pelemahan terhadap KPK," katanya.
Dia lantas mengungkapkan sejumlah peristiwa penolakan pelemahan KPK. Pada 9 Oktober 2015, PD menerima petisi anti pelemahan KPK dari koalisi masyarakat penolak pelemahan KPK yang diwakili oleh Emerson Yuntho (ICW) dan Dadang Trisasongko (Transparancy International) dengan dukungan sebesar 34.000 orang dalam waktu dua hari di kediaman Ketua Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin.
Selanjutnya, pada 12 Oktober 2015 partainya mendatangi KPK untuk memberikan dukungan resmi penolakan revisi UU KPK. Selain itu juga, ada penyerahan petisi kepada KPK yang berasal dari koalisi masyarakat anti pelemahan KPK yang dimandatkan kepada PD untuk konsisten memperjuangkan misi pemberantasan korupsi.
Pada 3 November 2015, PD secara khusus bekerja sama dengan KPK untuk menyelenggarakan Sekolah Anti Korupsi Tahap I bagi kader PD. Pesertanya adalah BPH, Pengurus Inti, anggota DPR, DPRD, Calon Kepala Daerah yang berasal dari PD.
Pada 13 November 2015, PD kembali kerja sama dengan KPK Sekolah Anti Korupsi Tahap II dengan peserta yang berbeda namun dari unsur yang sama
Berikutnya, pada 6 Oktober 2015 PD melalui Fraksinya di DPR tidak pernah ikut dalam pengajuan usulan Revisi UU KPK. Lalu, pada 29 Desember 2015 Pada saat peresmian Gedung KPK yang baru di Kuningan Jakarta, Ketua Umum DPP PD, Prof Dr Susilo Bambang yudhoyono hadir di gedung KPK. "Ini sebagai bentuk keseriusan dari Partai Demokrat untuk mendukung penguatan KPK dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia," ujar Jemmy.
"Kami menyadari, Partai Demokrat tidak bisa berjuang sendiri untuk mempertahankan kewengan KPK saat ini. Tetapi kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama-sama bergerak menolak segala Bentuk Perlemahan terhadap KPK. Partai Demokrat bersama rakyat untuk memperkuat KPK," ujarnya. [beritasatu/ded]
