Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Bekasi Sepakat dengan LKP
BEKASI - Hasil survei dari Lembaga Klimatologi Politik (LKP) soal perekonomian rakyat di Kabupaten Bekasi yang masih ketinggalan, dianggap sebagai indikasi yang wajar oleh Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Mulyana Muhtar.
Mulyana membenarkan kalau Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memiliki terobosan di bidang perekonomian rakyat. Buktinya, hasil survei LKP menyebutkan kalau perkonomian rakyat masih minim.
“Ini sebuah indikasi yang wajar, bidang ekonomi memang masih banyak ketinggalan lah ya ekonomi kerakyatan. Dan, dampak industri juga tidak mendongkrak secara mikro baru dampak langsung tentang kontrakan dan selanjutnya dan itu tidak mendongkrak banyak,” ujarnya.
Pandangan Mulyana, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah hingga kini belum ada yang berorientasi kepada pasar. Bahkan menurut dia kalau program milik pemerintah daerah belum optimal.
“Harus punya terobosan, pasar tradisional yang terlihat seksi kan nggak seksi, nggak menarik tempat pasarnya saja, terkesan kumuh, terkesan bau. Sedangkan ini perdagangan mesti digenjot, seharusnya bikin pasar menjadi menarik PAD di mana-mana tumbuh tapi tidak ada kaitan dengan retribusinya,” ungkapnya.
Di Pilkada 2017 mendatang, lelaki yang juga menjabat sebagai ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi ini berharap agar kepala daerah yang baru mampu memperhatikan pengembangan ekonomi di Kabupaten Bekasi.
“Harus mempunyai mindset ya terhadap sektor ekonomi. Kerangka-kerangka ekonomi inilah yang harus digali potensinya yang mengakar kepada budaya ekonomi kabupaten itu sendiri,” tandasnya. [pojoksatu/ded]
